Ketua Bawaslu Boalemo Dorong Penguatan Sistem PPID melalui Institusionalisasi Tata Kelola Informasi Publik

BOALEMO – Bawaslu Kabupaten Boalemo menggelar rapat internal penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan agenda Institusionalisasi PPID: Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik, di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Christoffel Rampi, dan diikuti oleh Kepala Sekretariat, pejabat struktural, serta jajaran pengelola PPID.

Membuka rapat, Ronald menegaskan bahwa penguatan PPID tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dalam penilaian keterbukaan informasi publik, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan sistem kelembagaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola informasi publik harus menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo.

"PPID tidak boleh dipandang sebagai tugas administratif semata. Kita harus membangun sebuah sistem yang mampu memastikan setiap informasi publik dikelola secara tertib, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, dan siap diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan informasi tidak bergantung pada individu, tetapi berjalan sebagai sebuah sistem kelembagaan yang kuat," tegas Ronald.

Ia menjelaskan bahwa institusionalisasi PPID menjadi langkah strategis untuk menyatukan mekanisme penyimpanan data, pendokumentasian arsip, penyediaan informasi, hingga pelayanan kepada masyarakat melalui prosedur yang baku. Kejelasan sistem tersebut akan memperkuat koordinasi antarunit kerja sekaligus menjamin setiap informasi publik dikelola secara profesional, aman, dan mudah diakses ketika dibutuhkan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian peran antarunit kerja, mekanisme pengelolaan dokumen, serta optimalisasi infrastruktur pelayanan informasi publik. Seluruh perangkat tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola PPID yang efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Mengakhiri arahannya, Ronald mengajak seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat sistem pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Boalemo. "Keberhasilan PPID tidak diukur dari banyaknya dokumen yang kita miliki, tetapi dari seberapa baik sistem itu bekerja, seberapa cepat masyarakat memperoleh hak atas informasi, dan seberapa besar kepercayaan publik yang mampu kita bangun melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola PPID yang modern, terdokumentasi dengan baik, serta didukung sistem dan prosedur yang jelas sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan publik yang informatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.