Rapat Rutin Senin, PPK Bawaslu Boalemo Sampaikan Tindak Lanjut Pengelolaan Anggaran dan BMN

Tilamuta - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ridwan Dahiba, S.Sos, yang juga selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), menyampaikan penjelasan terkait Pengelolaan Anggaran, Administrasi Keuangan, serta pengelolaan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut atas arahan Pimpinan Bawaslu Boalemo.

Dalam penyampaiannya, Ridwan menjelaskan bahwa Realisasi Anggaran pada Bulan Januari masih difokuskan pada belanja Pegawai serta kegiatan Administratif tertentu, seiring dengan proses pelaksanaan Anggaran yang masih berjalan. Ia menegaskan bahwa realisasi Anggaran akan dilaksanakan secara bertahap dan dilaporkan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk Bulan Januari, fokus belanja masih terbatas pada belanja Pegawai dan kegiatan Administratif tertentu. Realisasi Anggaran masih berjalan dan akan kami laporkan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas Pengelolaan Keuangan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menyampaikan penjelasan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menekankan bahwa setiap pemanfaatan BMN harus selaras dengan kebutuhan kegiatan serta didukung oleh administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan temuan dalam proses pemeriksaan keuangan.

“Setiap penggunaan Barang Milik Negara harus sejalan dengan kebutuhan kegiatan dan didukung Administrasi yang lengkap. Hal ini penting untuk memastikan Pengelolaan Anggaran dan Aset berjalan tertib serta terhindar dari Potensi Temuan,” ujar Ridwan.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan program kerja Tahun 2026 akan dilanjutkan secara lebih mendalam dalam Rapat Internal berikutnya. Selain itu, akan disusun mekanisme penilaian kinerja serta pemberian penghargaan bagi Pegawai berprestasi, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai di lingkungan Bawaslu Boalemo.

Melalui penyampaian ini, Bawaslu Boalemo menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti arahan pimpinan secara terintegrasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran, penataan administrasi keuangan, serta penguatan tata kelola barang milik negara guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.