Menuju P2P 2026, Bawaslu Boalemo Targetkan Pengawas Partisipatif Berintegritas

Boalemo – Pimpinan Bawaslu Kabupaten Boalemo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara daring, Selasa (21/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi awal dalam menyamakan persepsi terkait mekanisme rekrutmen dan kurikulum pendidikan pengawasan partisipatif sesuai regulasi terbaru.

Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa proses rekrutmen peserta P2P di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara luring hingga 27 April 2026. Setiap kabupaten/kota akan mengusulkan nama calon peserta untuk diseleksi di tingkat Provinsi sebelum diteruskan ke tingkat Nasional. Pelaksanaan P2P Tahun 2026 merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 73 Tahun 2026 serta Modul P2P terbaru yang mengedepankan nilai inklusivitas, kemandirian, dan penguatan kapasitas pengawasan berbasis masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos menegaskan pentingnya memastikan seluruh tahapan rekrutmen berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fokus utama kita adalah memastikan proses rekrutmen P2P berjalan sesuai regulasi. Program ini merupakan ruang pembelajaran sistematis bagi kader pengawas, mulai dari kurikulum dasar hingga menengah. Kita ingin peserta dari Boalemo memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum pemilu dan teknik pengawasan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Aldiyanto Ahmad, S.H menyoroti aspek inklusivitas dalam pelaksanaan P2P tahun ini.

“P2P 2026 memberikan perhatian khusus pada keterlibatan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai wujud pengawasan yang inklusif. Kami berharap sosialisasi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga lahir penggerak-penggerak pengawasan partisipatif yang mandiri di tingkat lokal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Yesmar Panigoro, S.H yang menekankan pentingnya transparansi dan publikasi yang optimal.

“Dengan waktu rekrutmen yang relatif singkat, kita harus bergerak cepat dan terbuka. Setiap tahapan pendaftaran luring perlu terdokumentasi dengan baik. Publikasi yang masif hingga ke pelosok desa menjadi kunci agar kita memperoleh calon-calon terbaik untuk diusulkan ke tingkat pusat,” ungkapnya.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Bawaslu Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan partisipatif sebagai pilar demokrasi. P2P diharapkan menjadi ruang kaderisasi strategis guna melahirkan pengawas partisipatif yang berintegritas, kompeten, dan berdaya dalam mengawal setiap tahapan pemilu secara adil dan transparan.