Bawaslu Boalemo Sampaikan Progres P2P, PDPB, dan Pencegahan pada Rapat Evaluasi P2H di Provinsi

Boalemo - Dalam rangkaian Rapat Evaluasi Pengawasan, Pencegahan, dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2025 Divisi Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (P2H) yang digelar di Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo melaporkan progres pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta giat pencegahan.

Penyampaian progres tersebut disampaikan langsung oleh Kasubbag Pengawas Pemilu dan Humas Bawaslu Boalemo, Sumarni Utiarahman, S.Sos., dan staf sekretariat Moh. Reza F. Sofyan, selaku operator P2P di hadapan jajaran pimpinan dan peserta rapat dari Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam paparannya, Sumarni menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Boalemo telah selesai dilaksanakan dan telah memberikan hasil positif. Para peserta P2P saat ini telah mulai dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan Bawaslu Boalemo, seperti pengisian konten edukasi melalui Podcast, forum warga, serta pelibatan langsung dalam kegiatan pengawasan partisipatif di lapangan.

“Peserta P2P tidak hanya selesai pada tahap pelatihan, tetapi kami tindak lanjuti dengan pelibatan nyata dalam kegiatan Bawaslu. Mereka menjadi mitra strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif di masyarakat,” ujar Sumarni.

Lebih lanjut, Sumarni menyampaikan bahwa Bawaslu Boalemo telah memiliki 12 nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk penguatan kerja sama dalam pencegahan dan partisipasi masyarakat. Dari jumlah tersebut, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah berjalan optimal dan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program berbasis kerja sama lintas sektor.

“MoU dengan Disdukcapil terbukti efektif mendukung kegiatan pengawasan PDPB. Ke depan, kami akan memaksimalkan 11 kerja sama lainnya agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam program pengawasan partisipatif tahun berikutnya,” tambahnya.

Terkait pengawasan PDPB, Bawaslu Boalemo melaporkan bahwa telah menyampaikan 30 saran perbaikan kepada KPU sebagai hasil pengawasan. Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan agar dilakukan pendalaman terhadap saran perbaikan tersebut, dengan menelusuri secara detail mana yang sudah dan belum ditindaklanjuti oleh KPU secara by name by address.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Boalemo berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Boalemo guna memastikan seluruh saran perbaikan yang telah diberikan dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Kami siap memperkuat koordinasi dengan KPU untuk menelusuri tindak lanjut seluruh saran perbaikan PDPB, sehingga data pemilih di Kabupaten Boalemo benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Sumarni.

Melalui forum evaluasi ini, Bawaslu Boalemo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif, serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan optimal, sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Boalemo.