Sinergi Pengawasan dan Teknis Pemutakhiran, Bawaslu Boalemo Ambil Bagian dalam Rakor PDPB 2026

Boalemo, Rabu (4/03/2026), Ketua Bawaslu Boalemo Ronald Christoffel Rampi, S.Sos., dan Anggota Bawaslu Boalemo Aldiyanto Ahmad, S.H., didampingi Kepala Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas (P2H) Sumarni Utiarahman, S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PDPB Tahun 2026.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari KPU Provinsi Gorontalo terkait rencana teknis pelaksanaan PDPB, mekanisme pembaruan data pemilih, jadwal pelaporan, hingga penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemaparan tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi data guna memastikan akurasi dan keberlanjutan pembaruan data pemilih.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dalam sambutannya menegaskan urgensi forum koordinasi antara Bawaslu dan KPU sebagai bagian dari upaya penyamaan persepsi serta penguatan sinergi lintas lembaga. Ia menekankan bahwa koordinasi yang baik akan menjadi fondasi dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

Usai kegiatan, Ronald Christoffel Rampi menyampaikan kepada awak humas bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan pelaksanaan PDPB di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini penting untuk memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam menjaga kualitas serta validitas data pemilih,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Bawaslu Boalemo untuk memaksimalkan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan PDPB Tahun 2026.

“Kami berkomitmen melakukan pengawasan secara optimal demi memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi,” tegasnya.