PPK Bawaslu Boalemo: Digitalisasi Dokumen Jadi Langkah Antisipatif dalam Pengelolaan Keuangan

Tilamuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo - Bertempat di ruang rapat sekretariat, Bawaslu Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Relaksasi Anggaran Blokir Tahun 2025, sebagai bagian dari respons atas hasil koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos., dan diikuti oleh jajaran struktural, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Koordinator Sub Bagian di lingkungan sekretariat, Senin (30/06/25)

Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Boalemo, Ridwan Dahiba, S.Sos., menyampaikan berbagai hal penting terkait kondisi pelaksanaan Anggaran serta kesiapan Administrasi lembaga dalam menghadapi perubahan alokasi pagu dan kebijakan anggaran.

Ridwan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan review atas pelaksanaan anggaran di Triwulan I (Januari–Maret) dan Triwulan II (April–Juni) untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta menghasilkan Output yang jelas.

“Seluruh kelengkapan administrasi untuk proses Ganti Uang Persediaan (GUP) telah kami rampungkan. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga kelancaran proses keuangan di lembaga,” ungkap Ridwan.

Ia juga menekankan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap administrasi Belanja Pegawai, khususnya dalam hal perpajakan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi permasalahan yang mungkin timbul ke depan.

“Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, saya akan menyampaikan Nota Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Sekretariat terkait sejumlah kekurangan administrasi yang ditemukan. Hal ini penting agar segera dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa sebagai upaya penguatan dukungan administrasi, pihaknya akan melakukan digitalisasi dokumen melalui proses pemindaian (scan) terhadap seluruh dokumen keuangan. Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keamanan data dan keakuratan arsip kelembagaan.

Dalam rapat ini juga dipaparkan oleh Bagian Perencanaan terkait adanya tambahan anggaran sebesar Rp629.254.000 yang berasal dari proses relaksasi Anggaran blokir. Namun, Ridwan mengingatkan bahwa dengan bertambahnya pagu anggaran, maka presentase realisasi anggaran otomatis akan menurun, dari sebelumnya 57% menjadi sekitar 32% per akhir Juni 2025.

“Ini perlu kita pahami bersama, karena Capaian Realisasi yang turun bukan karena lemahnya pelaksanaan, tetapi karena adanya penambahan Pagu Anggaran. Maka kita harus bersiap untuk mengakselerasi kegiatan di Semester kedua,” pungkasnya.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat Sinergi antar bagian dalam menyambut pelaksanaan kegiatan di semester kedua tahun anggaran 2025, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.