Perkuat Tata Kelola Manajemen ASN, Pejabat Struktural Bawaslu Boalemo Ikuti Rakor Penilaian Orientasi PPPK

TILAMUTA, BAWASLU BOALEMO – Pejabat Struktural Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ridwan Dahiba dan Riki Ismail, mengikuti Rapat Koordinasi Penilaian Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan secara virtual oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Orientasi PPPK yang telah berlangsung pada 6–15 Juli 2026.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia, selaku Ketua Panitia Pelaksana Orientasi PPPK Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, panitia memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme penilaian akhir orientasi yang akan dilakukan oleh atasan langsung masing-masing PPPK.

Penilaian orientasi dilakukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu presensi selama mengikuti pembelajaran, hasil post test melalui Learning Management System (LMS), serta penilaian kedisiplinan dan kerapian yang diberikan langsung oleh atasan. Seluruh komponen tersebut akan direkap dalam dokumen penilaian sebagai dasar evaluasi pelaksanaan orientasi.

Pejabat Struktural Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ridwan Dahiba, menegaskan bahwa penilaian orientasi merupakan bagian penting dalam membangun kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas.

"Penilaian Orientasi PPPK ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur komitmen kerja dan integritas para pegawai. Kami di Bawaslu Boalemo siap memberikan penilaian secara objektif sesuai indikator yang telah ditetapkan Bawaslu Provinsi Gorontalo," ujar Ridwan.

Ia menambahkan bahwa hasil orientasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kelembagaan.

"Hasil orientasi ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan pengawasan pemilu di daerah. Penilaian terhadap kedisiplinan dan kerapian menjadi salah satu tolok ukur kesiapan PPPK dalam mendukung kerja-kerja kelembagaan secara optimal," tambahnya.

Sementara itu, Pejabat Struktural Bawaslu Kabupaten Boalemo, Riki Ismail, menyampaikan bahwa proses administrasi penilaian akan dikawal agar berjalan sesuai ketentuan.

"Melalui dokumen rekapan nilai yang disiapkan Panitia Provinsi, kami akan mengawal proses verifikasi dan penginputan data penilaian secara cermat, tepat waktu, dan akuntabel agar seluruh tahapan evaluasi PPPK dapat terlaksana dengan baik," ungkap Riki.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola manajemen ASN yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Boalemo diharapkan mampu menghasilkan aparatur PPPK yang disiplin, berintegritas, serta siap memperkuat kualitas pelayanan dan pengawasan pemilu di daerah.