Perkuat Tata Kelola Arsip Digital, Inovasi SIPADI Bawaslu Boalemo Didukung KPU Provinsi Gorontalo

Boalemo - Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa (P3S) dan Hukum Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ridwan Dahiba, S.Sos, memperoleh dukungan langsung dari Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah, atas aksi perubahan yang tengah diinisiasinya melalui Aplikasi Sistem Pengarsipan Digital (SIPADI), Senin (15/12/25)

Dukungan tersebut disampaikan dalam momentum pertemuan yang membahas penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada aspek pengelolaan arsip dan pelayanan informasi. Aksi perubahan SIPADI sendiri merupakan bagian dari proyek inovasi Ridwan Dahiba sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah, menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi SIPADI yang dinilai mampu menjawab tantangan pengarsipan dokumen kepemiluan di era digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi melalui SIPADI akan mendorong terwujudnya sistem pengarsipan yang lebih tertib, aman, dan mudah diakses.

“SIPADI merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi karena tidak hanya memudahkan pengelolaan arsip, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas kerja pengawasan. Inovasi seperti ini sangat relevan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan kepemiluan,” ujar Opan Hamsah.

Sementara itu, Ridwan Dahiba, S.Sos menjelaskan bahwa Aplikasi SIPADI dirancang sebagai bagian dari Aksi Perubahan PKP Angkatan VI dengan fokus pada penataan sistem pengarsipan dokumen pengawasan dan hukum secara digital. Melalui SIPADI, proses penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan dokumen diharapkan menjadi lebih cepat, terstruktur, serta meminimalkan risiko kehilangan data.

“Dengan SIPADI, kami berharap kinerja pengelolaan dokumen di Bawaslu Boalemo semakin efektif dan mampu menunjang pelayanan informasi kepada publik secara optimal,” jelas Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa dukungan moral dari Anggota KPU Provinsi Gorontalo menjadi motivasi tambahan untuk menuntaskan pengembangan dan implementasi SIPADI secara maksimal. Sinergi antara Bawaslu dan KPU ini diharapkan dapat menghadirkan tata kelola pemilu yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal keterbukaan informasi dan pengelolaan dokumen kepemiluan.