Menuju Predikat Informatif, Bawaslu Boalemo Jalani Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

TILAMUTA – Bawaslu Kabupaten Boalemo menerima agenda monitoring dan evaluasi dari Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, H. Idris Usuli, S.Pd., M.A.P., bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, H. Idris Kunte,S.H di Sekretariat Bawaslu Boalemo, Selasa (14/04/2026). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta evaluasi kesiapan menuju predikat badan publik informatif.

Dalam arahannya, Idris Usuli menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah meraih predikat Informatif, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk mendorong capaian serupa di tingkat kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah meraih predikat Informatif. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk mendorong Bawaslu kabupaten/kota, khususnya Boalemo, agar terus berbenah dan mampu menuju predikat yang sama. Keterbukaan informasi adalah bagian dari integritas lembaga,” tegasnya.

Sementara itu, Idris Kunte menekankan bahwa dalam waktu dekat Komisi Informasi Provinsi akan melaksanakan penilaian melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik, termasuk Bawaslu Boalemo.

“Ke depan akan ada SAQ dari KIP yang harus dipenuhi. Melalui monitoring ini, kami ingin melihat sejauh mana keterbukaan informasi di Bawaslu Boalemo telah berjalan, baik dari sisi layanan, dokumentasi, maupun pengelolaan PPID. Ini penting sebagai bagian dari proses evaluasi menuju badan publik informatif,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos., menyambut monitoring dan evaluasi tersebut sebagai momentum penguatan kapasitas kelembagaan.

“Kehadiran pimpinan provinsi dan Ketua KIP menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kami berkomitmen melakukan pembenahan berkelanjutan agar Bawaslu Boalemo mampu memenuhi standar penilaian dan meraih predikat informatif,” ungkapnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Boalemo, Yusuf Hamzah, S.H., menegaskan dukungan penuh dari sisi kesekretariatan dalam memastikan kelengkapan administrasi dan sistem pendokumentasian berjalan optimal.

“Kami memastikan seluruh dukungan administratif, mulai dari pengarsipan hingga penyediaan dokumen pendukung SAQ, dipersiapkan secara sistematis. Ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat layanan PPID dan transparansi lembaga,” jelasnya.

Kegiatan diakhiri dengan peninjauan ruang layanan informasi serta diskusi teknis bersama pengelola PPID terkait kelengkapan dokumen dan mekanisme pelayanan informasi publik. Melalui monitoring dan evaluasi ini, Bawaslu Boalemo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.