Bawaslu Boalemo Terima Monitoring Tindak Lanjut Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Tahun 2024 dan 2025

BOALEMO – Bawaslu Kabupaten Boalemo menerima kunjungan monitoring dan tindak lanjut pengelolaan keuangan dana hibah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (09/06/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana hibah pemilihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim monitoring dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba dan Lismawy Ibrahim, serta didampingi Pejabat Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Isnawati M. Makrun. Kehadiran tim diterima oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo, Yusuf Hamzah, bersama Kepala Subbagian SDM dan Organisasi, Riki Ismail beserta jajaran, di Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Dalam kegiatan tersebut, tim dari Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan dana hibah Tahun Tahun 2024 dan 2025, termasuk progres tindak lanjut administrasi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta berbagai langkah yang telah dilakukan Bawaslu Boalemo dalam memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Kegiatan monitoring juga menjadi ruang koordinasi antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Boalemo untuk membahas sejumlah hal yang masih memerlukan penyempurnaan maupun tindak lanjut, sehingga proses penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan tepat waktu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo, Yusuf Hamzah, menyampaikan bahwa jajaran sekretariat terus berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, setiap rekomendasi dan masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan tata kelola keuangan lembaga.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, diharapkan pengelolaan dana hibah Tahun 2024 dan 2025 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo dapat terselesaikan dengan baik serta semakin memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.