Bawaslu Boalemo Dorong Penguatan Demokrasi Lewat Konsolidasi Bersama Partai Demokrat

Tilamuta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, Senin (04/05/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Boalemo H. Hardi Syam Mopangga, S.Pd., M.Si., bersama jajaran pengurus serta kader Partai Demokrat se-Kabupaten Boalemo. Sementara dari Bawaslu Kabupaten Boalemo, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota, yakni Ronald Ch. Rampi, S.Sos., Aldiyanto Ahmad, S.H., dan Yesmar Panigoro, S.H., didampingi oleh Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) & Hukum Ridwan Dahiba, S.Sos., serta staf teknis Bawaslu Boalemo.

Konsolidasi demokrasi ini membahas berbagai aspek strategis terkait peran dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi dalam membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.

Dalam pembahasan, turut disampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan tidak hanya pada aspek pengawasan tahapan, tetapi juga dalam penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, hingga tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Penyelesaian sengketa proses pemilu juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan edukasi demokrasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Penguatan pengawasan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang didorong guna melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga proses demokrasi.

Melalui sesi dialog dan penyerapan aspirasi, berbagai isu strategis turut dibahas, di antaranya tantangan praktik politik uang, penguatan pengawasan pada masa non-tahapan, serta perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, partai politik, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani pelanggaran pemilu.

Selain itu, dibahas pula langkah-langkah penguatan kelembagaan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, pemetaan potensi kerawanan, penguatan koordinasi dengan stakeholder, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan integritas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang berkelanjutan antara Bawaslu dan partai politik dalam menjaga stabilitas demokrasi serta mewujudkan pemilu yang damai, berintegritas, dan terpercaya.