Bawaslu Boalemo dan Partai Politik Bersatu Perkuat Demokrasi, Cegah Politik Uang

Tilamuta - Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yesmar Panigoro, S.H., menyampaikan materi dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu bersama DPC Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, Senin (04/05/2026), dengan menekankan pentingnya profesionalitas dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu.

Dalam forum tersebut, Yesmar menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan strategis yang tidak hanya terbatas pada pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga mencakup penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

“Dalam kegiatan ini kami sampaikan bahwa Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan tahapan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilaksanakan secara profesional dengan berlandaskan prinsip keadilan, netralitas, dan kepastian hukum,” jelas Yesmar.

Kegiatan berlangsung interaktif bersama kader Partai Demokrat, termasuk membahas mekanisme penanganan pelanggaran yang dimulai dari penerimaan laporan hingga proses kajian dan penelusuran fakta.

“Setiap laporan, baik dari masyarakat maupun hasil pengawasan langsung, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bawaslu memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam setiap tahapan penanganan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya peran pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

“Melalui sosialisasi dan edukasi, kami mendorong seluruh elemen, termasuk partai politik dan kadernya, untuk mematuhi Ketentuan Regulasi Pemilu serta menjauhi praktik pelanggaran, sehingga dapat tercipta budaya politik yang sehat dan berintegritas,” tegasnya.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antara Bawaslu dan Partai Demokrat dalam memperkuat sinergi pengawasan serta mencegah potensi pelanggaran sejak dini, guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya.