Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Tekankan Integritas, Pencegahan, dan Partisipasi dalam Penguatan Kelembagaan

Boalemo – Tiga Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yakni John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H, Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H, dan Wahyudin M. Akili, S.E., M.H, tampil dalam sesi panel pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Boalemo, Sabtu (30/8/2025). 

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya integritas, strategi pencegahan, dan penguatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2029 yang berintegritas.

John Hendri Purba menjelaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama penyelenggara pemilu. “Sekali kita berdusta, maka kepercayaan publik akan hilang. Integritas ini penting karena kita mengabdi pada Undang-Undang, bukan pada segelintir hal lainnya,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa kelembagaan Bawaslu terus memperkuat perencanaan regulasi sekaligus membuka ruang diskusi bersama mitra kerja sebagai langkah inovatif.

Sementara itu, Moh. Fadjri Arsyad menyoroti pentingnya pencegahan sejak dini melalui pemetaan potensi pelanggaran, peningkatan kapasitas pengawas, hingga identifikasi politik uang. “Pencegahan dan penanganan harus berjalan beriringan. Kita tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan pemetaan risiko agar setiap potensi pelanggaran bisa ditekan,” jelasnya. 

Ia menambahkan, pencegahan membutuhkan sinergi dengan masyarakat melalui program pengawasan partisipatif dan kampung anti politik uang.

Sedangkan Wahyudin M. Akili menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan publik, termasuk keterwakilan perempuan dan peran generasi muda dalam pengawasan demokrasi. “Bawaslu adalah ruang penyelesaian sengketa, sekaligus ruang partisipasi masyarakat. Kami berharap mitra kerja dan masyarakat aktif memberikan masukan, bahkan kritik, untuk membangun lembaga ini lebih baik,” ujarnya. 

Ia juga mengajak generasi muda untuk berani mengambil peran dalam kepemiluan karena menjadi penyelenggara berarti memikul amanah demokrasi.

Melalui sesi panel tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada integritas penyelenggara, efektivitas pencegahan, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis.