Lompat ke isi utama

Pengumuman

RINGKASAN KINERJA ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2025

123

Menyandur amanat keterbukaan informasi publik dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Boalemo mengumumkan Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan serta pengelolaan anggaran di masa non-tahapan sepanjang tahun 2025.

I. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Bawaslu Kabupaten Boalemo menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis utama, yaitu: "Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Boalemo dan lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc". Berdasarkan Pengukuran Kinerja Triwulan, capaian sasaran ini secara umum berhasil diraih dengan kriteria BAIK.

Berikut adalah rincian capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU):

  1. Persentase Dukungan Administratif dan Operasional Pengawas Ad-hoc (Kecamatan, Desa, TPS): Target 100% | Realisasi 82,55% (Kategori Baik).
  2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan teknis Pengawasan sesuai regulasi: Target 7 Kecamatan | Realisasi 7 Kecamatan (100%) (Kategori Baik).
  3. Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis internal: Target 100% | Realisasi 80,52% (Kategori Baik).
  4. Persentase penyelenggaraan teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada: Target 100% | Realisasi 90,25% (Kategori Baik).
  5. Persentase ketepatan waktu layanan dukungan operasional kerja (Gaji, pemeliharaan kantor, daya & jasa): Target 100% | Realisasi 77,32% (Kategori Baik).
  6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan: Target 100% | Realisasi 0%.

 

II. Realisasi Program dan Aktivitas Utama

Selama tahun anggaran 2025, komitmen penguatan administrasi dan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui serangkaian realisasi kegiatan nyata, meliputi:

  • Sinkronisasi Gakkumdu & Kajian Hukum: Penyelenggaraan koordinasi intensif antar-lembaga penegak hukum guna menyatukan pemahaman regulasi penanganan pelanggaran dan peningkatan kualitas analisis juridis pengawas.
  • Evaluasi Strategis Pengawasan: Pelaksanaan evaluasi mendalam mengenai pengawasan lapangan, koordinasi lintas sektor (KPU dan Disdukcapil), serta penajaman strategi pencegahan manipulasi data pemilih.
  • Pengawasan DPT Berkelanjutan: Rapat koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjaga akurasi dan hak pilih masyarakat Boalemo.
  • Perwujudan Demokrasi Inklusif: Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan yang ramah disabilitas bagi kelompok rentan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Boalemo.
  • Digitalisasi Kearsipan: Optimalisasi tata kelola persuratan dan administrasi negara berbasis digital lewat penerapan aplikasi SRIKANDI.
  • Fasilitasi Jajaran Ad-hoc: Pengelolaan urusan rumah tangga, pemenuhan operasional perkantoran, serta pembayaran honorarium jajaran pengawas di 7 kecamatan dan 82 desa secara akuntabel.

III. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

  • Alokasi Pagu (DIPA APBN 2025): Rp2.838.434.000
  • Realisasi Serapan Anggaran: Rp2.662.662.471
  • Persentase Serapan Keuangan: 93,81%

(Dialokasikan untuk Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu sebesar Rp65.125.469 dan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp2.597.537.002).

2. Anggaran Hibah Daerah (APBD)

  • Alokasi Dana Hibah (Sisa Pilkada): Rp482.278.121
  • Realisasi Serapan Anggaran: Rp467.299.556 (Dialokasikan untuk honor output Pokja Gakkumdu, belanja operasional/kebutuhan perkantoran, pemeliharaan/BBM kendaraan dinas, serta perjalanan dinas pengawasan/konsultasi. Sisa anggaran sebesar Rp14.978.565 telah disetor kembali secara resmi ke Kas Daerah).

Selesainya penyusunan dan publikasi ringkasan kinerja ini mempertegas komitmen Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam menghadirkan keterbukaan informasi yang aplikatif. Evaluasi berkala ini dipastikan akan menjadi landasan fundamental jajaran kesekretariatan untuk selalu konsisten menjaga dan memperkuat kualitas pelayanan administrasi publik di masa yang akan datang.