Ronald Ch. Rampi Dorong Konsistensi Pelatihan dan Integrasi Arsip P3S dengan PPID

Tilamuta - Masih dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip dan Dokumen Penanganan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos, menyampaikan sejumlah arahan penting yang menitikberatkan pada Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Sistem Informasi Publik, Selasa (15/07/25)

Dalam penyampaiannya, Ronald menekankan pentingnya Konsistensi dalam Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terstruktur dan berkelanjutan. Ia juga mendorong dilaksanakannya Simulasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Bawaslu secara internal.

“Ke depan, saya ingin agar kita Konsisten menyelenggarakan Pelatihan pembuatan LHP, serta Simulasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas internal lembaga, dan saya minta agar difasilitasi oleh Sub Bagian Pencegahan dan Sub Bagian P3S & Hukum,” tegas Ronald.

Langkah ini mencerminkan keseriusan Bawaslu Boalemo dalam memperkuat standar profesionalitas dan kesiapan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Bawaslu di daerah lain, seperti di Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat, yang secara rutin mengadakan simulasi dan pelatihan untuk memperkuat respons terhadap potensi sengketa pemilu.

Selain fokus pada penguatan SDM, Ronald juga menyoroti pentingnya integrasi data dan informasi kelembagaan. Dalam hal ini, ia mengarahkan agar arsip dari Sub Bagian P3S dapat disandingkan atau terhubung langsung dengan sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Arsip P3S ini nantinya akan kita sandingkan dengan PPID, karena keduanya saling berkaitan dalam memastikan keterbukaan Informasi Publik yang akuntabel,” ujarnya.

Upaya ini bertujuan menciptakan sinergi antara pengelolaan dokumen Hukum dan pelayanan Informasi Publik. Dengan demikian, akses terhadap dokumen yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dapat lebih transparan, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan Informasi yang diatur dalam Perundang-undangan.

Rapat Koordinasi ini diharapkan tidak hanya menjadi forum Evaluasi, namun juga mendorong perubahan nyata dalam Pengelolaan Arsip dan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo, menuju lembaga Pengawas Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Berintegritas.