Ridwan Dahiba Presentasikan Rancangan Aksi Perubahan SIPADI pada Seminar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI

Boalemo – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI, Ridwan Dahiba,S.Sos yang juga merupakan Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo, resmi mempresentasikan rancangan aksi perubahan melalui seminar berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Hasil Penanganan Pelanggaran melalui Penerapan Sistem Pengarsipan Digital (SIPADI)”, Jumat 17 Oktober 2025

Presentasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian kegiatan PKP yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung. Melalui kegiatan ini, setiap peserta PKP dituntut untuk menghadirkan inovasi perubahan nyata yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi di tempat tugas masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Dahiba memaparkan latar belakang rancangan aksi perubahannya melalui seminar yang dilandasi oleh kebutuhan akan sistem pengelolaan dokumen hasil penanganan pelanggaran yang lebih tertib, cepat, dan terintegrasi. Menurutnya, sistem manual yang selama ini digunakan sering menimbulkan berbagai kendala, mulai dari kesulitan pencarian arsip hingga keterlambatan proses administrasi.

“Melalui SIPADI, kami ingin menciptakan sistem pengarsipan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Sistem digital ini memungkinkan setiap dokumen hasil penanganan pelanggaran tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan cepat oleh pihak yang berwenang,” ujar Ridwan Dahiba dalam presentasinya.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan rancangan aksi perubahan ini tidak terlepas dari peran Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo, Yusuf Hamzah, yang bertindak sebagai mentor PKP, serta Coach PKP Teguh Solih Setiyo Wibowo dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regioanal Bandung, yang senantiasa memberikan arahan, pembimbingan, dan penguatan kapasitas selama proses pelaksanaan rancangan aksi perubahan berlangsung.

Dalam proses pembimbingan, Coach berperan membantu peserta dalam menggali potensi kepemimpinan, memperkuat strategi implementasi, serta memastikan rancangan aksi perubahan memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur. Sementara itu, peran Mentor, dalam hal ini Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo, berfokus pada pendampingan teknis dan dukungan kelembagaan agar proyek SIPADI dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kerja.

“Peran Coach dan Mentor sangat penting dalam keberhasilan rancangan aksi perubahan ini. Melalui bimbingan dan arahan yang diberikan, saya dapat menyusun strategi yang lebih sistematis dan aplikatif dalam menerapkan sistem SIPADI di Bawaslu Boalemo,” tambah Ridwan.

SIPADI atau Sistem Pengarsipan Digital merupakan inovasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pengelolaan dokumen hasil penanganan pelanggaran di era digital. Melalui sistem ini, seluruh arsip tersimpan secara elektronik dan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran, tahun, serta tindak lanjutnya, sehingga proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Selain mendukung efisiensi administrasi, penerapan SIPADI juga menjadi bentuk komitmen Bawaslu Boalemo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, sekaligus sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan pengawasan pemilu.

Kegiatan PKP Angkatan VI ini menjadi momentum penting bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan, inovasi, serta kontribusi nyata dalam membawa perubahan positif di instansinya masing-masing. Proyek SIPADI yang diinisiasi oleh Ridwan Dahiba diharapkan dapat menjadi model inovasi kelembagaan yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di lingkungan Bawaslu tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan penuh dari Coach, Mentor, serta seluruh jajaran Tim Efektif Bawaslu Kabupaten Boalemo, inovasi SIPADI menjadi wujud nyata komitmen untuk mewujudkan transformasi digital pengelolaan dokumen hasil penanganan pelanggaran menuju tata kelola pengarsipan yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.