Review RKA Dimulai, Bawaslu Boalemo Tatap Muka Bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Bawaslu RI

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo tengah mengikuti kegiatan review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta, mulai tanggal 6 hingga 11 Oktober 2025.

Bawaslu Boalemo diwakili oleh Ketua Bawaslu Boalemo, Ronald Christoffel Rampi, S.Sos, yang turut didampingi oleh Plt. Kasubag Administrasi, Riki Ismail, ST, serta Staf Perencanaan, Nelvian Naki, SE.

Dalam kesempatan tersebut, Ronald Rampi menyampaikan bahwa proses review RKA menjadi tahapan penting dalam memastikan seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan Nasional Bawaslu RI serta kebutuhan Pengawasan di tingkat Daerah.

“Penyusunan dan review RKA bukan sekadar kegiatan Administratif, tetapi menjadi fondasi bagi efektivitas kerja-kerja Pengawasan di Tahun mendatang. Dengan perencanaan yang matang, kita berharap seluruh Program dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat,” ujar Ronald.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu daerah dengan Bawaslu RI dalam menyatukan persepsi, menyempurnakan usulan kegiatan, serta memastikan setiap kebutuhan Pengawasan Pemilu di daerah mendapat perhatian proporsional dalam Anggaran.

Kegiatan review ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain pembahasan teknis mengenai Anggaran, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang konsultasi, klarifikasi, dan sinkronisasi Program Kerja agar pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2026 berjalan optimal.

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Boalemo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalitas lembaga Pengawas Pemilu.