Rapat Internal : Bawaslu Boalemo Matangkan Rencana Kampung Pengawasan Partisipatif di Ayuhulalo

BOALEMO – Bawaslu Kabupaten Boalemo melaksanakan rapat internal rutin mingguan, Senin (21/9/2026). Rapat dipimpin Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Yesmar Panigoro, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Boalemo, Yusuf Hamzah, dan diikuti jajaran sekretariat.

Rapat tersebut difokuskan pada tindak lanjut hasil pleno pimpinan pada pekan sebelumnya, khususnya terkait pembahasan awal rencana pelaksanaan Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta.

Dalam pembahasan, jajaran mulai mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan langkah yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan pencanangan. Pembahasan diarahkan agar rencana kegiatan dapat dipersiapkan secara terkoordinasi, baik dari sisi substansi, teknis pelaksanaan maupun dukungan kesekretariatan.

Yesmar menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pleno secara konkret melalui koordinasi internal. Menurutnya, pembahasan awal ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rencana yang telah disepakati pimpinan dapat diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang jelas dan terukur.

Sementara itu, Yusuf menyampaikan pentingnya kesiapan sekretariat dalam mendukung agenda tersebut. Setiap kebutuhan kegiatan perlu dipetakan sejak awal sehingga pelaksanaan pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat berbasis desa dalam mengawal proses demokrasi. Bawaslu juga menempatkan program ini sebagai ruang kolaborasi bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kesadaran pengawasan secara berkelanjutan.

Melalui rapat rutin tersebut, Bawaslu Boalemo berkomitmen menindaklanjuti hasil pleno secara bertahap dan memperkuat koordinasi lintas jajaran, sehingga rencana Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Ayuhulalo dapat dipersiapkan dengan baik serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.