Penguatan Kelembagaan Bawaslu Didukung Kolaborasi Kejaksaan Negeri Demi Demokrasi

Boalemo – Masih dalam rangkaian kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Boalemo, hadir sebagai pemateri kedua Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Bapak Nurul Anwar, S.H., M.Hum. dengan materi “Kolaborasi Kejaksaan dan Bawaslu: Strategi Penindakan Pelanggaran Pemilu 2029”.

Dalam pemaparannya, Nurul Anwar menegaskan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan Kejaksaan merupakan hal yang krusial untuk memastikan efektivitas penegakan hukum pemilu. Ia menguraikan mekanisme kerja bersama melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan pengawas pemilu, penyidik kepolisian, dan jaksa penuntut umum dalam menangani laporan maupun temuan dugaan tindak pidana pemilu.

“Keberhasilan penindakan pelanggaran pemilu hanya bisa tercapai apabila ada transparansi, koordinasi yang solid, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga,” ujar Nurul Anwar.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah bentuk pelanggaran yang sering terjadi pada Pemilu 2024, di antaranya politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, pelanggaran netralitas ASN serta kepala desa, hingga manipulasi perolehan suara. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berulang pada Pemilu 2029.

Nurul Anwar juga mengingatkan bahwa pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu (non-tahapan) sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Masyarakat didorong untuk proaktif melaporkan indikasi pelanggaran dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil.

“Sinergi Bawaslu dan Kejaksaan Negeri Boalemo bukan hanya dalam kerangka penindakan, tetapi juga pencegahan melalui pengawasan partisipatif. Dengan melibatkan publik secara aktif, kita bisa memastikan Pemilu 2029 berjalan lebih berintegritas,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, guna membangun sistem pengawasan pemilu yang objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan demokrasi yang sehat.