Evaluasi Sistem Digital Pencalonan dan Kepatuhan Pemilu Disampaikan Yesmar dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Boalemo

Tilamuta – Dalam kelanjutan Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip dan Dokumen Penanganan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Yesmar Panigoro, S.H., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), menyampaikan sejumlah catatan Evaluatif dan Apresiatif terkait pelaksanaan tugas Pengawasan pada Pemilihan sebelumnya, Selasa (15/07/25)

Dalam penyampaiannya, Yesmar memberikan apresiasi terhadap kinerja Sekretariat Bawaslu Boalemo, khususnya Sub Bagian P3S, yang dinilai telah bekerja secara maksimal selama proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024, termasuk saat tahapan berlangsung hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Sekretariat, khususnya tim P3S yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengelola seluruh tahapan Penyelesaian Sengketa saat Pemilihan 2024 kemarin, termasuk yang sampai di tingkat MK,” ujar Yesmar.

Lebih lanjut, ia menyinggung salah satu temuan yang menjadi pengalaman penting dalam Pengawasan, yaitu mengenai kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) milik KPU. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap Sistem tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam proses Pencalonan.

“Sebagai Pengawas, kita perlu memastikan bahwa penggunaan SILON oleh KPU tidak menghambat hak para calon. Pada Pemilihan 2024 kemarin, ada calon yang melaporkan kendala saat pengunggahan KTP, dan ini menjadi bahan penting untuk kita Evaluasi ke depan,” jelasnya.

Poin penting lainnya yang disampaikan adalah keberhasilan daerah dalam menjaga kepatuhan terhadap Regulasi Pemilu. Ia menyebut bahwa Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo menjadi dua wilayah yang tidak menghadapi sengketa putusan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan 2024.

“Tingkat kepatuhan dari para Peserta Pemilihan, Penyelenggara dan Pengawas, Instansi terkait lainnya serta Masyarakat di lapangan patut diapresiasi. Hasilnya, tidak ada satu pun Sengketa Putusan MK yang berasal dari Kabupaten Boalemo maupun Kabupaten Gorontalo,” tegas Yesmar.

Penyampaian tersebut menunjukkan bahwa proses Pengawasan dan Penanganan Sengketa yang berjalan sesuai prosedur dapat memberikan hasil yang konkret, sekaligus membangun kepercayaan Publik terhadap kerja-kerja kelembagaan Bawaslu di daerah Khususnya Kabupaten Boalemo.