Bawaslu Boalemo Lakukan Pengawasan Coktas KPU di Wilayah Kabupaten Boalemo

Boalemo - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo di wilayah Kecamatan Botumoito, Mananggu, dan Tilamuta. Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari pemantauan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang tengah dilaksanakan oleh KPU setempat guna menjamin data pemilih tetap akurat dan sesuai fakta di lapangan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos, mengatakan bahwa pengawasan terhadap Coktas merupakan implementasi tugas fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan regulasi Bawaslu. Ronald Rampi menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap tahapan yang dilakukan penyelenggara pemilu berjalan sesuai prosedur dan menjamin hak pilih masyarakat.
“Pengawasan ini untuk memastikan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan KPU berjalan akuntabel dan transparan, sehingga daftar pemilih yang tersusun benar-benar valid serta tidak menimbulkan potensi masalah di tahapan berikutnya,” ujar Ronald Rampi di sela pemantauan langsung di lapangan.

Selain itu, Aldiyanto Ahmad, S.H., yang merupakan Koordinator Pengawas pada kegiatan tersebut di Kecamatan Dulupi, menyampaikan bahwa kehadiran tim pengawas Bawaslu di setiap titik Coktas menjadi langkah penting dalam mendukung kualitas pelaksanaan demokrasi.
“Kami terus melakukan pengawasan secara selektif dan intensif pada setiap kegiatan Coktas, serta berkoordinasi dengan KPU dan pihak terkait untuk menyikapi temuan-temuan di lapangan dengan cepat dan tepat,” jelas Aldiyanto Ahmad saat memantau proses pencocokan data pemilih.

Pengawasan Coktas oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo mencerminkan komitmen lembaga pengawas pemilu dalam menjamin pelaksanaan tahapan demokrasi yang bersih, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip pemilu yang adil serta memastikan hak konstitusional warga negara sebagai pemilih terjamin.