Bawaslu Boalemo Hadiri Kegiatan Penyusunan dan Penajaman RKA-KL Bawaslu Tahun Anggaran 2026

Jakarta – Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos, menghadiri kegiatan Penyusunan dan Penajaman RKA-KL Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran 2026 serta Pencantuman pada Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Dalam kegiatan tersebut, Ronald didampingi oleh Plt. Kasubag Administrasi dan Keuangan Riki Ismail, S.T dan Staf Perencanaan Nelvian Naki, S.E. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Bawaslu RI dalam memastikan penyusunan anggaran tahun 2026 berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengawasan Pemilu di seluruh tingkatan.

Kegiatan dibuka oleh Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, yang dalam arahannya menyampaikan beberapa poin penting terkait kebijakan anggaran. Menurutnya, 

“Ada beberapa revisi anggaran yang telah ditetapkan, di antaranya pada kegiatan Pengawasan Pemilih Partisipatif serta Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).” Jelas Ferdinand

Ferdinand juga menegaskan bahwa proses penyesuaian anggaran akan tetap terkoordinasi secara formal dengan kementerian terkait.

“Apabila terdapat perubahan dalam penganggaran, maka Bawaslu RI akan berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan untuk memastikan kesesuaian kebijakan fiskal dan prioritas Program Nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menambahkan bahwa Bawaslu RI terus melakukan pemantauan terhadap kondisi satuan kerja (Satker) di seluruh daerah. Ia menutup arahannya dengan harapan agar setiap Bawaslu daerah segera memiliki status Satker penuh.

“Kami berharap seluruh Bawaslu di daerah bisa segera menjadi Satker atau bahkan harus menjadi Satker agar Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Program dapat lebih mandiri dan optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boalemo Ronald Ch. Rampi, S.Sos menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

“Forum ini menjadi ruang penting bagi kami di daerah untuk memastikan setiap kebutuhan Pengawasan dapat terakomodasi dengan tepat dalam Perencanaan Anggaran. Sinkronisasi antara Pusat dan daerah adalah kunci agar setiap Pelaksanaan Kegiatan di 2026 dapat berjalan lebih kuat dan terukur,” ungkap Ronald.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan fokus pembahasan pada penajaman program, optimalisasi pagu anggaran, serta kesiapan pencantuman data dalam Aplikasi SAKTI sebagai instrumen resmi perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah.