Bawaslu Boalemo Gelar Upaya Penguatan Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Tilamuta – Dalam rangka memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas kehumasan, Bawaslu Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Bawaslu Boalemo, Rabu (01/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H., selaku Koordinator Divisi yang membidangi Kehumasan.

Pelaksanaan rapat turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos., Aldiyanto Ahmad, S.H., dan Yesmar Panigoro, S.H., bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Boalemo, Yusuf Hamzah, S.H., M.H., pejabat struktural, serta seluruh jajaran pegawai Bawaslu Boalemo.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Boalemo Ronald Ch. Rampi, S.Sos., menyampaikan harapan agar materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini dapat benar-benar diimplementasikan di lingkungan Bawaslu Boalemo.

“Kami berharap seluruh materi yang akan diberikan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi bisa menjadi pedoman nyata dalam meningkatkan peran kehumasan. Dengan begitu, citra kelembagaan Bawaslu Boalemo semakin kuat dan mendapat kepercayaan publik,” ungkap Ronald.

Sementara itu, narasumber Moh. Fadjri Arsyad dalam paparannya menekankan pentingnya kehumasan sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif lembaga.

“Citra positif lembaga terbentuk melalui konsistensi pesan, pelayanan prima, transparansi informasi, dan kinerja nyata. Humas harus mampu menjaga agar publik mendapat kesan baik terhadap lembaga,” jelas Fadjri

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya koordinasi lintas bagian dalam mendukung penguatan citra kelembagaan.

“Setiap bagian di Bawaslu perlu terlibat aktif dalam pendokumentasian kegiatan. Baik foto maupun video harus dikelola dengan baik agar komunikasi publik tetap konsisten, akurat, dan mencerminkan nilai-nilai lembaga,” tegasnya

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu Boalemo untuk meningkatkan kualitas kehumasan sebagai bagian integral dari pengawasan Pemilu yang transparan dan akuntabel.