Bawaslu Boalemo Gelar Rapat Kajian Hukum Putusan PN Tilamuta terkait Tindak Pidana Pemilu

Boalemo – Bawaslu Kabupaten Boalemo menggelar Rapat kajian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt “Menyoal Putusan Onslag Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap Tindak Pidana Pemilu”, Kegiatan ini menghadirkan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin S. Akili,S.E.,M.H serta diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Boalemo, Selasa (30/09/25)

Ketua Bawaslu Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos., menegaskan bahwa forum kajian Hukum ini memiliki Nilai penting bagi kerja-kerja Pengawasan ke depan.

“Melalui kajian ini, kita berupaya menyempurnakan kerja-kerja Bawaslu. Apa yang kita bahas bersama hari ini akan menjadi bahan Evaluasi yang berharga untuk menghadapi Pemilu berikutnya,” tegas Ronald.

Ronald kemudian menambahkan pentingnya menjaga soliditas dan kepastian Hukum agar kepercayaan Publik kepada Bawaslu tetap terjaga.

“Tujuan kita ke depan adalah menciptakan jajaran yang Profesional dan cakap dalam menghadapi Penanganan Pelanggaran. Penting bagi kita menjaga fokus dan bekerja dengan kepastian hukum, agar kepercayaan Publik terhadap lembaga ini semakin kuat,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Boalemo, Yesmar Panigoro, S.H., yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan dokumen P3S secara tertib dan sistematis.

“Dokumen-dokumen P3S selama Pemilu harus tertata dengan baik. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tidak boleh tercecer, karena kelengkapan dokumen ini akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi dan kajian hukum berikutnya,” jelas Yesmar.

Dalam penyampaiannya yang lain, Yesmar menegaskan bahwa kerja-kerja P3S memerlukan dukungan dari semua pihak di internal Bawaslu.

“P3S tidak bisa berjalan sendiri. Sinergitas antarbagian sangat diperlukan agar setiap penanganan pelanggaran berjalan profesional, transparan, dan tetap sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Melalui forum Kajian hukum ini, Bawaslu Boalemo berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, meneguhkan landasan hukum dalam setiap langkah, serta membangun konsistensi dalam menjaga keadilan Pemilu di tingkat lokal maupun Nasional.