Transparansi Anggaran, Kesiapan PDPB, dan Penataan Kantor Jadi Sorotan Ronald dalam Rapat Internal

Tilamuta - Masih dalam rangkaian Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ketua Bawaslu Boalemo Ronald Ch. Rampi, S.Sos menyampaikan sejumlah arahan penting yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan Anggaran, kesiapan menghadapi pelaksanaan Uji Petik PDPB, serta penataan lingkungan kantor menghadapi agenda padat di bulan Agustus mendatang, Senin (21/07/25)

Dalam tanggapannya atas paparan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya, Ronald menyampaikan apresiasinya atas laporan realisasi Perjalanan Dinas yang disampaikan secara terbuka kepada Pimpinan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas paparan PPK terkait Perjalanan Dinas. Ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas lembaga, terlebih dengan penjelasan yang menyertakan output atau hasil dari setiap kegiatan yang telah dilakukan,” ujar Ronald.

Terkait pelaksanaan Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dimulai hari ini, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pleno Pimpinan minggu lalu, yang akan diawali dari Kecamatan Tilamuta.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran terhadap Permintaan data yang datang dari Bawaslu RI maupun Provinsi, tanpa mengenal hari kerja.

“Pengalaman kemarin, di hari Sabtu kita diminta mengupload data PDPB. Ini menjadi pembelajaran bahwa ritme kerja di tingkat Pusat bisa datang kapan saja, sehingga kita harus selalu siap dan responsif,” tambahnya.

Menjelang bulan Agustus, Ronald meminta dukungan Sekretariat agar dapat memfasilitasi penataan lingkungan kerja melalui kerja bakti dan penghiasan kantor.

“Kita akan menghadapi banyak agenda penting Bulan depan. Saya harap ada semangat kebersamaan untuk menyiapkan Kantor kita, agar nyaman dan Representatif dalam mendukung kegiatan Kelembagaan,” tuturnya.

Menutup arahannya, Ronald menyoroti permasalahan Aplikasi Srikandi di Bawaslu Boalemo yang masih mengalami kendala, dan meminta agar segera dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun RI agar sistem tersebut dapat segera difungsikan optimal.