Sumarni Utiarahman Usulkan Ruang Khusus untuk BMN Rusak, Tekankan Pentingnya Penempatan Aset di Kantor

Tilamuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo - Masih dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo, Pengelola BMN sebelumnya, Sumarni Utiarahman, S.Sos., turut memberikan masukan berdasarkan pengalaman yang pernah dijalani selama menjabat sebagai Penanggung Jawab aset di lingkungan Sekretariat, Senin (14/07/25)

Dalam penyampaiannya, Sumarni menyampaikan bahwa meskipun saat ini tidak lagi menjadi pengelola utama, dirinya tetap ikut membantu dalam proses pendataan dan inventarisasi BMN bersama tim. Hal ini dilakukan demi mendukung kelancaran tahapan Penataan Aset secara menyeluruh.

“Saya selaku pengelola BMN sebelumnya tetap membantu dalam pendataan dan inventaris karena ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Sumarni.

Lebih lanjut, Sumarni mengusulkan pentingnya menyiapkan satu ruangan khusus untuk menampung barang-barang milik Negara yang masuk kategori Rusak ringan maupun Rusak Berat. Menurutnya, keberadaan ruang tersebut akan memudahkan proses pemeriksaan, pencatatan ulang, maupun perbaikan di kemudian hari.

“Saya harap ke depan disiapkan ruangan tersendiri untuk barang-barang yang rusak. Jadi saat dibutuhkan atau ada pemeriksaan, kita tidak kesulitan mengakses,” ungkapnya.

Ia juga menekankan kembali bahwa seluruh BMN harus berada di lingkungan Kantor, bukan dibawa pulang oleh penanggung jawab ke tempat Pribadi. Berdasarkan pengalamannya terdahulu, hal tersebut dapat menyulitkan proses pengumpulan barang ketika dilakukan pemeriksaan atau Audit mendadak.

“Memang benar, BMN itu tempatnya di kantor. Saya pernah alami sendiri saat jadi pengelola, ketika ada pemeriksaan kita kelabakan mencari barang yang ternyata dibawa pulang oleh penanggung jawab,” tambahnya dengan tegas.

Pernyataan Sumarni ini menambah penguatan bahwa pengelolaan BMN tidak hanya soal administrasi, tapi juga kedisiplinan dan kesadaran bersama dalam menjaga barang milik Negara secara bertanggung jawab.