Respons Arahan Provinsi, Edukasi Pemilih Pemula dan Pengawasan PDPB Terus Diperkuat

Tilamuta – Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos., menegaskan komitmen lembaganya dalam menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H. Ia menyampaikan bahwa seluruh arahan tersebut menjadi panduan penting bagi Bawaslu Boalemo dalam memperkuat peran kelembagaan dan meningkatkan kualitas Pengawasan di tingkat Kabupaten, Senin (28/07/25).

“Kami siap melaksanakan semua arahan yang disampaikan, termasuk Penguatan Publikasi dan edukasi bagi Pemilih Pemula. Khususnya di wilayah Kabupaten Boalemo, ini menjadi Prioritas kami ke depan. Apalagi sudah ada koordinasi langsung antara Bawaslu Provinsi dengan Dinas Pendidikan yang menjadi dasar kuat bagi kami dalam membangun kesadaran Demokrasi di kalangan Pelajar,” ujar Ronald. 

Ia juga menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang sebelumnya dirancang untuk Bulan Agustus akan ditunda sementara, menunggu arahan resmi dari Bawaslu RI. 

“Kami sudah mengikuti Rapat Koordinasi bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Gorontalo, dan disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan kelembagaan harus menunggu arahan lebih lanjut dari Pusat. Ini kami lakukan demi menjaga keselarasan dan kesinambungan kebijakan,” jelasnya. 

Terkait pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Ronald menyebutkan bahwa Bawaslu Boalemo telah melakukan uji petik di Kecamatan Tilamuta. Dari hasil Pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah Pemilih yang belum memiliki Akta Kematian.

“Kami langsung menyampaikan Imbauan dan arahan kepada Pemerintah Desa yang menjadi lokasi Uji Petik dalam pengurusan dokumen ini. Selanjutnya, hal ini akan kami koordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk Disdukcapil, agar segera ditindaklanjuti secara Administratif,” Ungkapnya

Sementara itu, sebagai laporan Capaian kinerja kelembagaan, Ronald menyampaikan bahwa Bawaslu Boalemo hingga saat ini telah melaksanakan sebagian besar dari total 15 kegiatan yang direncanakan. Ia menargetkan seluruh kegiatan dapat diselesaikan hingga bulan November, agar pelaporan akhir dapat difokuskan pada bulan Desember. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam menyusun laporan kerja secara Sistematis dan tepat waktu.