Rapat Internal: Ronald Soroti Administrasi, PDPB, dan Implementasi SE Bawaslu No. 30 Tahun 2025

Tilamuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo -  Dalam lanjutan rapat internal Bawaslu Kabupaten Boalemo yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Boalemo, Ronald Ch. Rampi, S.Sos, sejumlah penekanan penting kembali disampaikan sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi dan efektivitas pengawasan, Senin (07/07/25)

Ronald menyampaikan bahwa tata kelola Organisasi dan Administrasi yang akuntabel harus menjadi perhatian bersama. Ia mengingatkan bahwa setiap Sub Bagian memiliki peran penting dalam menjaga Integritas dan tertib Administrasi lembaga.

“Tata kelola yang baik tidak bisa berjalan sendiri. Ini tanggung jawab kita semua untuk memastikan setiap Administrasi dijalankan secara akuntabel,” tegasnya.

Menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan keuangan, Ketua Bawaslu meminta agar setiap kekurangan atau catatan yang ditemukan segera diperbaiki oleh masing-masing Sub Bagian. Ia juga meminta agar setiap perbaikan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan pihak yang bertanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban Administratif.

Selain itu, Ronald juga menekankan pentingnya pelaksanaan Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2025 terkait pemutaran lagu-lagu nasional setiap hari pukul 10.00 WITA. Ia meminta agar pihak Keamanan kantor (security) turut berperan aktif dalam memastikan Pemutaran Lagu Nasional ini terlaksana secara konsisten.

“Ini bukan hanya bentuk Nasionalisme, tetapi juga pengingat bahwa kita bekerja dalam semangat Pengabdian terhadap Negara,” ujarnya.

Dalam konteks pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Ronald menyebut bahwa Bawaslu Boalemo telah memberikan sejumlah catatan penting kepada KPU. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan harus terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan uji petik di setiap kecamatan untuk memastikan akurasi data pemilih.

Di akhir arahannya, Ketua Bawaslu juga menekankan pentingnya menjalin koordinasi aktif dengan Polri, Kodim, dan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kemitraan strategis. Koordinasi ini dinilai penting baik dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun dalam hal tindak lanjut terhadap barang bukti dugaan pelanggaran pemilu.

“Sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan efektivitas Penanganan Pelanggaran Pemilu di daerah,” pungkasnya.

Melalui arahan tersebut, Bawaslu Boalemo kembali memperkuat komitmennya dalam menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan bersinergi dengan seluruh mitra strategis dalam ekosistem demokrasi.