Penguatan Kelembagaan Hukum, Bawaslu Boalemo Berbagi Laporan JDIH di Rakor Provinsi

Gorontalo, – Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Aldiyanto Ahmad, S.H. bersama Kepala Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Boalemo, Yesmar Panigoro, S.H., menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Divisi Hukum dan Sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula Amin Abdullah Lt. III Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dan dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam sambutannya, Wahyudin menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu.

“Penguatan kelembagaan ini merupakan langkah strategis agar Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, semakin siap dalam menghadapi berbagai tantangan Hukum serta mampu menyelesaikan Sengketa Pemilu secara Profesional, Independen, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa soliditas kelembagaan merupakan fondasi untuk menjaga marwah Bawaslu dalam menegakkan aturan dan memberikan kepastian Hukum bagi seluruh Peserta Pemilu maupun Masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Boalemo, Aldiyanto Ahmad, S.H. selaku Koordinator Divisi Hukum menyampaikan laporan terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Boalemo. Ia menegaskan bahwa struktur pengelolaan JDIH telah berjalan dengan baik, terkendali, dan selalu diperbarui.

“Hingga saat ini, Bawaslu Boalemo telah mengunggah sebanyak 48 produk hukum ke dalam JDIH, termasuk SOP PPID sebagai dokumen terbaru. Ke depan, kami akan segera melaksanakan Pleno untuk membahas pembaruan SK Pengelola JDIH serta penetapan Petugas Pengelola agar lebih optimal,” jelas Aldiyanto.

Kegiatan rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu di seluruh tingkatan, khususnya dalam aspek hukum dan penyelesaian sengketa.