Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan, Yesmar Panigoro Tekankan Integritas dan Penyempurnaan Kerja Pengawasan

BOALEMO – Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) melaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2025, Rabu (26/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Bawaslu Boalemo tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Ketua Bawaslu Boalemo, Yesmar Panigoro, S.H.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh Koordinator Divisi HP2H Aldiyanto Ahmad, S.H., Kepala Sekretariat, Yusuf Hamzah, S.H., M.H., Pejabat Struktural, serta seluruh staf sekretariat dan tenaga pendukung.

Dalam arahannya, Yesmar memberikan apresiasi atas kinerja sekretariat yang dinilai telah bekerja optimal, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan selama tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen paling krusial dalam lembaga Bawaslu, sehingga setiap langkah pengawasan harus mengedepankan integritas serta netralitas sesuai mekanisme dan tata cara yang telah diatur.

“Kerja-kerja pengawasan adalah wajah Bawaslu di mata publik. Karena itu, integritas, ketelitian, dan kepatuhan pada prosedur adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Yesmar dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Yesmar menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh pada masa non-tahapan, khususnya terkait pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ia menekankan bahwa seluruh catatan hasil rapat koordinasi bersama stakeholder harus segera ditindaklanjuti.

Salah satu hal yang ia tekankan adalah percepatan penyelesaian MoU antara Bawaslu Boalemo dan Disdukcapil terkait penerbitan akta kematian yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pemutakhiran data pemilih.

“Ada beberapa catatan penting yang harus segera diselesaikan, salah satunya MoU dengan Disdukcapil terkait penerbitan akta kematian. Ini harus segera rampung agar pengawasan PDPB dapat berjalan lebih akurat ke depannya,” ujar Yesmar.

Rapat evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu Boalemo untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan seluruh catatan perbaikan dapat dituntaskan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029 mendatang.