Bawaslu Boalemo Perkuat Layanan Hukum, Pastikan Setiap Kerja Pengawasan Berpijak pada Kepastian Hukum

BOALEMO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo melaksanakan kegiatan Layanan Hukum: Membangun Sistem Layanan Hukum Internal Bawaslu Boalemo dengan tema “Penguatan Kepastian Hukum dalam Kerja Pengawasan dan Tata Kelola Kelembagaan”, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Christoffel Rampi, dan dimotori oleh Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S).

Dalam pengantarnya saat membuka kegiatan, Ronald menegaskan bahwa aspek hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kerja Bawaslu. Karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran yang berkaitan langsung dengan penanganan pelanggaran dan sengketa, tetapi menjadi kebutuhan seluruh unsur di lingkungan Bawaslu Boalemo.

“Kita bekerja di lembaga yang sangat erat dengan hukum. Setiap langkah yang kita ambil harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemahaman hukum harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Bawaslu, bukan hanya menjadi urusan satu subbagian,” ujar Ronald.

Ia menjelaskan, pembangunan sistem layanan hukum internal diperlukan untuk memberikan dukungan, konsultasi, dan pendampingan kepada jajaran ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun tata kelola kelembagaan. Menurutnya, layanan hukum juga harus berfungsi sebagai langkah pencegahan agar potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Ronald juga mendorong seluruh jajaran untuk tidak ragu berdiskusi dan berkonsultasi ketika menemukan persoalan yang memiliki konsekuensi hukum. Setiap keputusan, administrasi, maupun tindakan kelembagaan diharapkan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Boalemo berupaya membangun sistem layanan hukum internal yang efektif, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh jajaran. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kualitas kerja pengawasan dan tata kelola kelembagaan.

Dengan adanya sistem layanan hukum internal yang semakin kuat, Bawaslu Kabupaten Boalemo berkomitmen mewujudkan budaya kerja yang lebih sadar hukum, tertib, profesional, dan akuntabel. Kepastian hukum diharapkan menjadi fondasi dalam setiap langkah pengawasan maupun pengambilan keputusan kelembagaan.